Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Permendiknas No 10 Tahun 2009)


PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yang didalamnya mengatur proses sertifikasi guru dan pengawas sekolah dalam jabatan, baik yang dilaksanakan melalui uji kompetensi maupun pemberian sertifikat langsung.

Dengan demikian, maka PERMENDIKNAS No. 17 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang kemudian diperbarui dengan PERMENDIKNAS No. 11 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku. Perbedaan dalam PERMENDIKNAS No 10 Tahun 2009 ini adalah diaturnya sertifikasi bagi pengawas

Anda ingin mengetahui lebih lengkap isinya? Silahkan klik di bawah ini!

PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan

9 Tanggapan

  1. Jujur, menurut saya, sertifikasi guru lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Mending, dana yang tersedia dialihkan untuk mengangkat guru kontrak. Terlalu pagi menerapkan sertifikasi guru, “lha wong” guru hanya sibuk membangun sarang laba-laba ….. Salam.

  2. Saya juga punya pendapat yang hampir sama dengan Pak Sugiarno. Namun andaikan saja sertifikasi ini dilaksanakan dengan semestinya mungkin bisa merupakan salah satu obat untuk menyembuhkan dunia pendidikan Indonesia yang kurang sehat. Memang sangat disayangkan ketika peraturan pemerintah yang demikian baik selalu disalahgunakan. Ketika pemerintah tahu bahwa aturan yang dibuatnya disalahgunakan juga tidak ada tindakan tegas. Aduuh pusing juga mengurai masalah pendidikan di Indonesia, Harus dimulai dari mana?

  3. […] Ingin tahu lebih lengkap isinya? silahkan buka di sini […]

  4. Permendiknas No. 10 Tahun 2009 adalah Kabar baik bagi guru dan pengawas untuk sertifikasi namun masih ada ganjalan dihati saya karena syarat kualifikasi akademik adalah dari perguruan tinggi terakreditasi sedangkan saya tamatan dari Perguruan Tinggi Negeri tahun 2004 yang lalu tapi belum terakreditasi. Bagaimana solusinya agar dapat diikut sertakan sertifikasi?

  5. Sepengetahuan saya, Maksud dari PT terakreditasi adalah kondisi saat ini. Jadi walaupun PTN pada saat itu belum terakreditasi, kalau sekarang sudah seharusnya bisa. Namun kalau sampai saat ini PTN di mana bapak kuliah masih juga belum terakreditasi, solusinya adalah datang ke UPBJJ UT apakah SKS bapak bisa dikonversi ke S1 PGSD.

  6. Kalau menurut saya, program sertifikasi (terutama di lingkungan diknas) hanya semakin memperparah kesenjangan antara guru honor dan PNS, karena pemerintah lebih mendahulukan guru PNS untuk bisa mendaftar sertifikasi sedangkan guru honor harus mau menunggu sampai “kering” sebelum semua PNS disertifikasi. Padahal jujur saja, kemampuan dan loyalitas guru PNS masih banyak yang perlu diuji. Sebaliknya, banyak guru honor yang memiliki kemampuan dan loyalitas mengajar yang tinggi. Kalau mau adil dan bertujuan mensejahterakan guru, tolong pemerintah tidak membedakan antara guru honor dan PNS. Selama sudah memiliki segala persyaratan, kenapa harus mengistimewakan yang satu dengan yang lain.

  7. sertifikasi baik…………. namun pelaksanaan dan pelaksananya yang amburadul.. ( apalagi di Dinas Dikpora Kudus Jawa Tengah ). Tolong kudus di monitor cara perekrutan ato sistem kuotanya………..

  8. mat pd saya minta pedoman penilaian sertifikasi guru non gelar dan pengawas tk/sd

  9. Bapak bisa baca pada tulisan saya di https://sunartombs.wordpress.com/2009/05/10/panduan-penyusunan-portopolio-untuk-pengawas/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: